Kamis, 13 Desember 2012

KABINET PRESIDENSIAL




A.    Pengertian Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial yaitu kabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Agar para menteri tidak berlindung di bawah kekuasaan presiden apabila melakukan kesalahan, maka antara badan legislatif (parlemen) dan badan eksekutif (presiden dan menterinya) harus saling mengawasi secara ketat (checking power with power )
Sistem presidensial adalah sistem/ keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, dimana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif.
Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya dan mereka itu bertanggung jawab kepada presiden. Pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab MA dan kekuasaan legislatif berada ditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan check and balance. Sedangkan Indonsia adalah pembagian kekuasaan (distribution of power).
Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Sistem presidensial disebut juga dengan istilah “The Presidensial Type of Government” atau “Non Parliamentary system”.
Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetahui cabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, agar tidak menjurus pada diktatorisme, maka diperlukan check and balances antar lembaga tinggi negara yang sering disebut checking power with power.
Contoh negara menerapkan sistem pemerintahan ini adalah negara Amerika Serikat (united State of America). Di Amerika Serikat, para menteri bertanggung jawab kepala pemerintahan. Untuk mengatasi kekakuan pemerintah, maka lembaga legislatif (parlemen) benar-benar diberi hak protes seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-undang, menolak atau menerima baik perjanjian maupun pernyataan perang terhadap negara lain, dan lain-lain.

Begitulah sistem pemerintahan presidensial yang antara lain diterapkan oleh negara Amerika Serikat. Selanjutnya, cermati bagan tentang sistem pemerintahan persidensial berikut untuk memperjelas uraian materi di atas.


B.     Ciri-ciri Kabinet Presidensial
L.witman dan J.J.Wuest  mengemukakan empat ciri kabinet presidensial yaitu sebagai berikut:
  1. It’s based upon diffusion of power principle (Ini didasarkan pada prinsip difusi kekuasaan)
  2. There’s mutual responsibility between the executive dan legislature, or he must resigntogether with the rest of the cabinet when his policies are not longer accepted by themajority of the membership legislature (Ada tanggung jawab bersama antara legislatif Dan eksekutif, atau dia harus resigntogether dengan seluruh kabinet ketika kebijakan-kebijakannya tidak lagi diterima oleh themajority legislatif keanggotaan)
  3. Mutual responsibility between the executive and cabinet (Reksa tanggung jawab antara eksekutif dan cabinet)
  4. Executive (Prime Minister, Premier or Chancellor) is choosen by the titular head of state(monarch of president). (Eksekutif (Perdana Menteri, Menteri Utama, atau Kanselir) adalah dipilih oleh kepala tituler negara (raja dari presiden).
Dengan demikian menurut sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:
1.   Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
2.   Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
3.   Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang beralasan antara presiden dan kabinetnya,karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tertuju pada presiden(sebagai kepala pemerintahan).
4.   Presiden langsung dipilih langsung oleh para pemilih.
Presiden adalah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan.  Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepala parlemen. Mereka tetap menduduki jabatannya sebagai menteri selama masih dipercaya oleh Presiden.

C.     Kelemahan Kabinet Presidensial
Kelemahan- kelemahan pada Kabinet Presidensial adalah sebagai berikut:
1.      Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
2.      Pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian seluas-luasnya.
3.      Apabila terjadi penyelewengan kekuasaan sulit untuk diketahui.
4.      Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.
5.      Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

D.    Kelebihan Kabinet Presidensial
Kelebihan-kelebihan pada Kabinet Presidensial adalah sebagai berikut:
1.   Presiden dan mentri negara selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan parlemen.
2.   Pemerintahan/ ekskutif Lebih stabil kedudukannya.
3. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya karena tidak dibayang-bayangi krisis kabinet.

KABINET PARLEMENTER

A.    Pengertian Kabinet Parlementer

Kabinet parlementer yaitu kabinet yang para menterinya bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena parlemen yang memilih menteri-menteri yang tepat begitu juga dengan perdana menterinya sendiri. Anggota parlemen dapat menjatuhkan setiap kesalahan dari masing-masing menteri..
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prisip penataan hubungan kerja antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan Negara. Presiden hanya menjadi simbol kepada Negara saja. Contoh, kedudukan satu di Inggris, raja di Muangthai, dan Presiden di India.
Sistem parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan (eksekutif) bertanggung jawab pada parlemen (legislatif). Dalam sistem pemerintahan ini parlemen mempunyai kekuasaan yang besar, dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Oleh karena itu, legislatif (Parlemen) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu dewan menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (PM) bertanggung jawab kepada perlamen (legislatif). Dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif, dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif melalui mosi tidak percaya. Mengapa demikian ? Karena lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Kerajaan Inggris, karena raja atau hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan yang menyelenggarakan pemerintahan adalah perdana menteri bersama kabinetnya. Perdana menteri bersama kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen. Namun demikian, perdana menteri di Inggris sulit dijatuhkan oleh perlemen, karena PM Inggris mempunyai kedudukan yang kuat dalam arti memimpin partai yang dominan. Andaikata PM Inggris tidak memiliki posisi dominan maka akan mungkin jatuh dalam waktu yang relative singkat, sehingga berakibat pada pembangunan ekonomi.
Sebenarnya dalam sistem parlementer ini, PM yang memiliki posisi dominan dapat saja bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu yang selama ini hanya memimpin acara seremonial. Akan tetapi hal tersebut sulit terjadi di Inggris, karena raja bagi mereka merupakan lambang persatuan, dan sejak zaman nenek moyang dibanggakan sebagai identitas bangsa.
Nah, sekarang kamu sudah paham dengan sistem pemerintahan parlementer bukan? Untuk lebih memudahkan kamu mengingat tentang sistem pemerintahan parlementer, perhatikan bagan di bawah ini:.


B.     Ciri-ciri Kabinet Parlementer
Menurut S.Lwitman dan J.J.Wuest ada empat ciri berkenaan dengan pemerintahan kabinet parlementer  yaitu sebagai berikut.
1.   It’s based upon diffusion of power principle. (Ini didasarkan pada prinsip difusi kekuasaan).
2.   here’s mutual responsibility between the executive dan legislature, or he must resigntogether with the rest of the cabinet when his policies are not longer accepted by themajority of the membership legislature (inilah tanggung jawab bersama antara legislatif Dan eksekutif, atau dia harus resigntogether dengan seluruh kabinet ketika kebijakan-kebijakannya tidak lagi diterima oleh themajority legislatif keanggotaan).
3.   Mutual responsibility between the executive and cabinet (Reksa tanggung jawab antara eksekutif dan cabinet).
4.   Executive (Prime Minister, Premier or Chancellor) is choosen by the titular head of state(monarch of president). (Eksekutif (Perdana Menteri, Perdana Menteri atau Kanselir) adalah dipilih oleh kepala tituler negara (raja dari presiden).
Dengan demikian menurut sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:
1.   Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pembagian kekuasaan.
2.   Di mana terjadi tanggung jawab balas-balasan antara eksekutif dan legislatif, oleh karenaitu pihak eksekutif boleh membubarkan parlemen (legislatif) atau sebaliknya eksekutif sendiri yang harus meletakkan jabatan bersama-sama kabinetnya.
Selain itu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu: (i) Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlement. (ii) Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif dibawah Perdana Menteri. (iii) Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. (iv) Setiap anggota kabinet adalah anggota parlement yang terpilih. (v) Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlement. (vi) Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.
C.     Kelemahan Kabinet Parlementer
Adapun kelemahan sistem pemerintahan parlemen antar lain:
1.   Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
2.   Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai masa jabatannya.
3.   Induk sistem pemerintahan dan contoh pengaruhnya
D.    Kelebihan Kabinet Parlementer
Kelebihan sistem ini adalah sebagai berikut :
1.   Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
2.   Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
3.   Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

SISTEM KABINET CAMPURAN

A.    Pengertian Kabinet Campuran
Sedangakan untuk sistem pemerintahan campuran memiliki corak tersendiri yang juga dapat disebut sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan campuran dapat diartikan:
Semi-Presidenial government combines an elected Presiden performing political tasks with a prime minister who heads a cabinet accountable to parliament. The prime minister, usually appointed by the Presiden, is responsible for day-to-day domestic government (including relations with the assembly) but the Presiden retains an oversight role, responsi­bility for foreign affairs, and can usually take emer­gency powers. (Artinya: Semi-Presidenial, pemerintahan kombinasi. Presiden terpilih melaksanakan tugas politik dengan perdana menteri yang memimpin kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri, biasanya ditunjuk oleh Presiden, bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari (termasuk hubungan dengan partai politik), tetapi Presiden tetap mempertahankan peran pengawasan, tanggungjawab untuk urusan luar negeri, dan biasanya dapat mengambil kekuasaan darurat)

Didalamnya ditentukan bahwa Presiden mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem Presidensil, tetapi pada saat yang sama Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer. Perdana Menteri pada umumnya ditugaskan oleh Presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan dapat pada umumnya mengambil kuasa-kuasa keadaan darurat.
Dalam sistem ini, diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara. Jadi, dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri, sebagai kepala pemerintahan, untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jka presiden tidak memiliki posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, maka presiden hanya sebagai lambang dalam pemerintahan dan kedudukan kabinet bisa goyah.
Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran ini adalah negara Prancis. Prancis pada orde barunya ini mengubah konstitusi negaranya sedemikian rupa sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen bahkan presiden dapat membubarkan parlemen. Untuk memperjelas uraian materi tentang sistem pemerintahan campuran, cermati bagan berikut:


B.     Ciri-ciri Kabinet Campuran
Menurut Duverger sistem ini memiliki ciri, yakni :
  1. The Presiden of the republic is elected by universal suffrage (Presiden republik ini dipilih oleh hak pilih universal)
  2. He possesses quite considerable powers (Dia/ Presiden memiliki kekuatan cukup besar)
  3. He has opposite him, however, a prime minister and minister who possess executive and governmental powers and can stay in office only if the parliament does not show its oppositions to them. (Dia/ Presiden memiliki oposisi, bagaimanapun, seorang perdana menteri dan menteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dan pemerintahan dan dapat tinggal di pemerintahan hanya jika parlemen tidak menunjukkan oposisi kepada mereka)
Jadi pada sistem campuran ini kedudukan Presiden tidak hanya sebagai serimonial saja, tetapi turut serta didalam pengurusan pemerintahan, adanya pembagian otoritas didalam eksekutif.

C.     Kelemahan Kabinet Campuran

1.      Sulit untuk menentukan tugas-tugas konstitusional bagi penyelenggara Negara (Presiden dan Perdana Menteri), karena tidak adanya kejelasan penentuan system pemerintahannya.
2.      Timbulnya masalah potensi untuk itu menjadi terlalu kuat eksekutif. Presiden  memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri dan menteri negara lainnya, untuk membubarkan parlemen, otoritas atas kebijakan luar negeri dan mengontrol media.
3.      Mudah timbulnya tirani.
D.    Kelebihan Kabinet Campuran
1.      Membuat sistem yang efektif checks and balances
2.       Pemerintahannya melaksanakan asas rantai saling ketergantungan (antara ekskutif dan legeslatif).
3.      Terhindar dari kekuasaan otoriter.
4.      Pemerintahan berjalan dinamis
5.      Presiden dan legislatif memiliki jangka waktu tertentu dalam pemerintahan yang mencegah penciptaan seorang eksekutif otokratis.
6.      Kabinet Campuran itu lebih mungkin untuk menghasilkan partai politik yang kuat, yang menciptakan pemerintah koalisi yang kuat.







SISTEM KABINET KOMUNIS

A   Pengertian Kabinet Komunis
Kabinet komunis yaitu kabinet yang baik kepala Negara dan kepala pemerintahannya edijabat secara ex office oleh pimpinan partai komunis, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pmerintahan daerah, karena partai komunis yang ada didaerah sekaligus menjadi kepala daerah dan kepala wilayah.

B.     Ciri-ciri Kabinet Komunis
Adapun ciri pokok pertama ajaran komunisme adalah sifatnya yang ateis, tidak mengimani Allah. Orang komunis menganggap Tuhan tidak ada, kalau ia berpikir Tuhan tidak ada. Akan tetapi, kalau ia berpikir Tuhan ada, jadilah Tuhan ada. Maka, keberadaan Tuhan terserah kepada manusia.
Ciri pokok kedua adalah sifatnya yang kurang menghargai manusia sebagai individu. Manusia itu seperti mesin. Kalau sudah tua, rusak, jadilah ia rongsokan tidak berguna seperti rongsokan mesin. Komunisme juga kurang menghargai individu, terbukti dari ajarannya yang tidak memperbolehkan ia menguasai alat-alat produksi.
Komunisme mengajarkan teori perjuangan (pertentangan) kelas, misalnya proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Pemerintah komunis di Rusia pada zaman Lenin pernah mengadakan pembersihan kaum kapitalis (1919-1921). Stalin pada tahun 1927, mengadakan pembersihan kaum feodal atau tuan tanah.
Salah satu doktrin komunis adalah the permanent atau continuous revolution (revolusi terus-menerus). Revolusi itu menjalar ke seluruh dunia. Maka, komunisme sering disebut go international.
Komunisme memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang sama. Namun, untuk menuju ke sana, ada fase diktator proletariat yang bertentangan dengan demokrasi. Salah satu pekerjaan diktator proletariat adalah membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah dan kapitalis.

Dalam dunia politik, komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis. Maka, ada Partai Komunis Uni Soviet, Partai Komunis Cina, PKI, dan Partai Komunis Vietnam, yang merupakan satu-satunya partai di negara bersangkutan. Jadi, di negara komunis tidak ada partai oposisi.

C.     Kelemahan Kabinet Komunis
Kelemahan ideologi Komunis adalah:
1.  Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai – nilai komunis
2.  Mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat
3.  Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
4.  Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya.

D.    Kelebihan Kabinet Komunis

1.  Karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, baik dalam hal perncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan maka pemerintah lebih mudahmengendalikan inflasi, pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya.
2.  Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negri berjalan dengan lancar.
3.  Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
4.  Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah.
5.  Tidak ada pembagian kelas apapun ketimpangan yang ada







SUMBER PUSTAKA

http://www.scribd.com/doc/49193221/Teori-Sistem-Pemerintahan

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111201022404AA1AdKh













http://www.ukessays.com/essays/politics/advantages-and-disadvantages-of-mixed-presidential-systems.php

Tidak ada komentar:

Posting Komentar